Saat ini Kota Palangkaraya disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk menggantikan Kota Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Namun untuk membangun ibukota baru membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Anggaran membangun ibukota baru diperkirakan mencapai 100 triliun.
Namun ada cara alternatif lain untuk mengurai kepadatan Kota Jakarta, yaitu dengan membangun pusat pemerintahan yang terpisah dari Kota Jakarta. Jadi Jakarta tetap menjadi ibukota negara, tapi pusat pemerintahan berada di luar Jakarta. Kira-kira seperti yang diterapkan di Malaysia. Ibukota Malaysia tetap Kota Kuala Lumpur, namun pusat pemerintahan berada di Kota Putrajaya. Untuk pusat pemerintahan tersebut tentunya berada tidak terlalu jauh dari ibukota negara.
Kota Putrajaya di Malaysia (Foto : Astroawani.com)
Bila kita memilih metode pemisahan pusat adminstrasi pemerintahan negara dari ibukota negara, maka ada 5 daerah yang berpotensi menjadi kandidat. Berikut adalah 5 daerah tersebut versi Kota Kita.
Jonggol
Jonggol merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jonggol disebut-sebut sebagai daerah paling realistis untuk dipilih sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto sudah ada wacana untuk melakukan pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Jonggol. Lokasinya berada 40 km disebelah tenggara Kota Jakarta.
Karawang
Karawang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang paling berkembang pesat. Saat ini daerah ini telah menjelma menjadi salah satu pusat industri. Daerah ini berjarak sekitar 60 km di sebelah timur Kota Jakarta.
Kertajati
Saat ini Kertajati berstatus sebagai sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka. Daerah ini akan dikembangkan dengan konsep aerocity yang terhubung langsung dengan Bandara Internasinal Kertajati. Jaraknya cukup jauh dari Kota Jakarta, yaitu sekitar 200 km.
Maja
Maja berjarak sekitar 60 km di sebelah barat Kota Jakarta. Maja merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemerintah Indonesia tidak akan kesulitan melakukan pembebasan lahan bila Maja dipilih sebagai pusat pemerintahan negara. Sebagian tanah di Kecamatan Maja dimiliki oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Pulau Reklamasi Teluk Jakarta
Wacana ini sebenarnya tidak memindahkan pusat pemerintahan negara ke luar Jakarta, namun hanya dengan menambah lahan di utara Kota Jakarta dengan cara reklamasi. Wacana ini sempat mencuat saat Jokowi menjadi gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pusat Pemerintahan akan ditempatkan di pulau reklamasi yang berbentuk seperti burung garuda.
0 komentar:
Posting Komentar